BERITA SLEMAN - Usai MUI tegas menolak kunjungan Jessica Stern untuk Kampanye LGBTQI+ di Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta memastikan, kunjungan Utusan Khusus AS untuk Memajukan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk LGBTQI+, Jessica Stern ke Republika Indonesia (RI) dibatalkan.
Stern sesuai rencana dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada pekan kedua Rabu, 7 Desember 2022.
Jessica Stern merupakan Utusan Khusus AS, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden untuk mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.
Baca Juga: Sebuah Ledakan Gegerkan Warga Sekitar Polsek Astanya Anyar Bandung
“Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan kami di Pemerintah Indonesia, kami telah memutuskan untuk membatalkan kunjungan Utusan Khusus Stern ke Indonesia,” ucap Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Yong Kim dalam pernyataan tertulis Kedubes AS di Jakarta pada Jumat, 2 Desember 2022.
Dubes Sung menyampaikan, demokrasi, keragaman, dan toleransi menjadi bagian dari alasan kuatnya hubungan antara AS dan Indonesia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Jumat siang WIB, mengatakan belum mendapat konfirmasi terkait rencana kunjungan Jessica Stern ke Indonesia. Pernyataan itu dikatakan oleh Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya telah mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina, dan Indonesia melalui situs resminya.
Baca Juga: Kabar Duka, Lord Rangga 'Sunda Empired' Meninggal Dunia
Selama kunjungan tersebut, Stern disebut akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+ di RI.
Namun, rencana kunjungan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia, pasalnya Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara dengan penganut agama dan pemegang keluhuran budaya yang ketat.
Penolakan tegas yang pertama kali disuarakan oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas, lalu di susul masyarakat yang mulai ikut menyuarakan penolakan tersebut.***