BERITA SLEMAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pemanggilan terhadap Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Pemanggilan Jokowi tersebut mendapat perhatian khusus dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Presiden Jokowi juga memanggil sejumlah nama dari jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Juga: Update Piala Dunia 2022: Ulasan Negara Peserta Grup A dan Potensi Pemuncak Klasemen
Pemanggilan oleh Presiden Jokowi tersebut dikabarkan berkaitan dengan pengembangan dan penataan angkutan massal perkotaan.
Kabar pemanggilan sejumlah pejabat oleh Presiden Jokowi juga telah terbit di portal Pikiran Rakyat, dalam konten yang berjudul "Jokowi Panggil Heru Budi Hartono, Tarif Angkutan Umum di Jakarta Diprediksi Naik".
Dari informasi yang disampaikan Heru Budi Hartono, Jokowi disebut menilai jika Jakarta merupakan kota yang paling representatif sebagai contoh angkutan massal.
Baca Juga: Update Piala Dunia 2022: Aturan Penyisihan Grup Hingga Partai Final di Qatar
Percontohan tersebut akan dijadikan bagi kota-kota lain di Indonesia.
Menurut Heru Budi Hartono, pihaknya akan berupaya untuk menyelesaikan proyek yang pada saat ini masih terus berlangsung.
Beberapa proyek pembangunan yang masih terus berlangsung yaitu LRT dan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Juga: Update Piala Dunia 2022: Daftar 32 Negara di Putaran Final dan Drawing Grup Lengkap
Selain berupaya untuk menyelesaikan pembangunan transportasi massal di Jakarta, Heru Budi Hartono juga berujar jika pihaknya merencakan dan membangun transportasi publik.
Topik yang dibahas Jokowi dan Heru Budi Hartono kemudian disorot Said Didu.
"Sepertinya Pemda DKI "diminta" menyatukan pengelolaan LRT dan KA Cepat dg transportasi umum DKI agar DKI ikut subsidi kedua proyek yg rugi tersebut," kata Said Didu.
Baca Juga: Beri Tarif 8 dolar AS untuk Pemilik Akun Centang Biru Twitter, Begini Kata Elon Musk
Pemanggilan yang dilakukan Jokowi terhadap Heru Budi Hartono untuk membahas mengenai LRT dan kereta api cepat Jakarta-Bandung.
Pembahasan tersebut diduga akan berdampak pada kenaikan tarif transportasi publik di DKI Jakarta.
"Dengan demikian kemungkinan akan terjadi peningkatan tarif angkutan umum di DKI utk menutupi kerugian LRT dan KA Cepat," ujar Said Didu dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya. *** (Pikiran Rakyat/Christina Kasih Nugrahaeni)