Network
BERITA SLEMAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya me-reshuffle jajaran pejabat negara secara terbatas hari ini, Rabu 28 April 2021.
Hari ini, Jokowi resmi melantik empat orang pejabat negara baru di Istana Negara, Jakarta.
Sekaligus meresmikan Menteri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan-Riset Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Kementerian Investasi.
Baca Juga: Fakta-Fakta Penangkapan Munarman oleh Densus 88: Mata Ditutup hingga Ditemukan Bahan Peledak
Menteri Investasi dipastikan akan dijabat Bahlil Lahadalia, sementara Nadiem Makarim juga dipastikan akan menjabat Mendikbud-Ristek.
Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 72/P/2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Seperti diketahui Rapat Paripurna DPR pada 9 April 2021 menyetujui pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi.
Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas Surat Presiden Jokowi Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian pada 8 April 2021.
Baca Juga: Sejarah Babi Ngepet, Makhluk Jadi-Jadian Pencuri Duit yang Bikin Heboh di Depok
Persetujuan DPR tersebut sesuai dengan ketentuan pada UU Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara yang mengatur bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.
Bahlil Lahadalia sebelumnya adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sedangkan Nadiem Makarim sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Pejabat negara lainnya yang akan dilantik adalah Indriyanto Seno Adji diketahui merupakan penasihat Kapolri. Ia akan dilantik sebagai Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia akan menggantikan Artidjo Alkostar yang tutup usia pada 28 Februari 2021 lalu. Indriyanto pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK pada 2015 lalu sekaligus dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
